RELAWAN PEMBURU KORUPTOR ( RPK ) KOTA PEKANBARU MENCIUM INDIKASI KKN DAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN PENGADAAN SAUM KOTA PEKANBARU

April 5, 2010

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan keterangan beberapa pihak yang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan SAUM kota pekanbaru, Relawan Pemburu Koruptor ( RPK ) Kota Pekanbaru berkesimpulan bahwa terjadinya indikasi KKN dan pelanggaran terhadap undang-undang.

Kesimpulan tersebut terbukti dengan begitu rumitnya dinamika dalam pengadaan SAUM tersebut yang berakhir kepada pembatalan sepihak proses pelelangan tersebut oleh pemeintah kota pekanbaru dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan kota pekanbaru.

Dalam prosesnya lelang SAUM kota pekanbaru dimenangkan oleh empat peserta lelang diantaranya PT. Mahkota Negara pada urutan pertama, CV. Roza Pada urutan kedua, PT. Trans Metro Pekanbaru pada urutan ketiga serta PT. Griya Galang Selaras pada urutan keempat. Keempat peserta lelang tersebut sudah diumumkan oleh panitia lelang sebagai perusahaan yang masuk dalam kualifikasi pemenang.

Dengan beriringan waktu dan proses pelelangan yang rumit salah satu peserta yang masuk dalam kualifikasi mundur dari  pertarungan sengit tersebut. Peserta tersebut adalah PT. Mahkota Negara dengan nomor urut pertama sehingga terjadi pergantian posisi nomor urut secara otomatis yang menempatkan CV. Roza pada urutan Pertama dan begitu seterusnya dengan peserta lainnya.

Dengan keluarnya keputusan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru Nomor :P AN/-PHP/ SAUM/ BTL/ 12/ III/ 10 terkait dengan pembatalan proses lelang karena HPS (Harga Perhitungan Sendiri) pengerjaan pengoperasian SAUM Kota Pekanbaru ternyata tidak disusun berdasarkan DPA, dan nilainya untuk setiap kode rekening yang dilelang lebih tinggi dari dana yang telah disediakan sebagaimana tercantum dalam pagu DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Hal ini menurut analisis yang dilakukan RPK Kota Pekanbaru bersama Tim Ahli Hukum yang dimiliki RPK melanggar undang-undang penyelengaraan pemerintah, karena Kejadian seperti ini berindikasi kepada kelalaian pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Karena sebelumnya sudah disepakati bahwa pelelangan SAUM sudah bisa dilaksanakan bahkan sudah menempu beberapa proses pelelangan, ditengah jalan ketika proses lelang akan memutuskan pemenang secara mendadak membatalkan proses lelang tersebut  dengan alasan HPS (Harga Perhitungan Sendiri) pengerjaan pengoperasian SAUM Kota Pekanbaru ternyata tidak disusun berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).

Disisi lain RPK kota pekanbaru menemukan data yang sangat mengejutkan terkait dengan dinamika yang terjadi pada masa sanggah yakni ditemukanya supucuk surat dari salah satu peserta lelang ( PT. Trans Metro Pekanbaru) tertanggal 20 Januari 2010 dengan nomor surat 020/ 100-Tramp/I/2010 yang menyatakan bahwa kontrak kerja antara Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan pada surat tersebut dijelaskan juga bahwa pihak pemerintah meminta kepada PT. Trans Metro Pekanbaru untuk mengoperasikan SAUM sampai proses lelang selesai. Menurut analisis RPK Kota Pekanbaru hal ini berindikasi terjadinya KKN dalam penunjukan lansung kepada PT. Trans Metro Pekanbaru tersebut.

Sampai saat ini proses lelang juga tidak ada titik terang apakah kembali mencabut surat pembatalan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan tertanggal 11 Februari 2010 atau menyelenggarkan proses lelang yang baru. Seharusnya proses lelang tidak diulang kembali karena sebelumya sudah dilakukan pelelangan dan sudah pula menemukan peserta yang masuk dalam kualifikasi untuk kemudian dijadikan pemenang. Apabila proses lelang di ualang kembali dari awal hal ini terjadi pemborosan tehadap penggunaan anggaran.

Persoalan yang sangat memperhatinkan dan menjadi titik fokus RPK Kota Pekanbaru adalah tidak jelasnya pengelolaan SAUM selama ini mulai dari dasar hukum pengoperasian, tata kelola keuangan sampai kepada pengawasan terhadap perusahan yang diberi kontrak untuk menjadi operator SAUM tersebut. Karena segala sesuatu tanpa payung hukun yang jelas, tanpa pengelolaan keuangan yang terstandarisasi dengan baik serta tanpa pengawasan yang simultan  dan terukur maka akan tejadi penyelewengan di kemudian hari.

Oleh karena itu RPK kota pekanbaru menuntut kepada pihak yang tekait untuk Menyelesaikan proses lelang secepatnya agar pengelolaan SAUM kota pekanbaru memiliki payung hukum yang jelas serta memiliki standar pengopersian yang terukur dan terarah.



KPK: Burhanuddin juga Akan Ditahan

Februari 16, 2010

Jumat, 12 Pebruari 2010 ImageJAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan mantan Kepala Dinas Kehutanan, Asral Rachman, Rabu (10/2) lalu. Dua mantan Kadishut Riau lain yang juga sudah berstatus tersangka kini tinggal menunggu waktu menyusul Asral ke tahanan KPK. Mereka adalah Burhanuddin Husin yang kini menjabat Bupati Kampar dan Syuhada Tasman.

Mereka dijadikan KPK sebagai tersangka terkait kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di dua kabupaten di Riau, yakni Pelalawan dan Siak.

Juru bicara KPK Johan Budi, Kamis (11/2) kepada Pekanbaru Pos di Jakarta mengatakan, tersangka lain yang juga tersangkut kasus tersebut hanya menunggu waktu.

‘’KPK tidak akan menetapkan status tersangka, tanpa ada unsur dugaan telah melakukan kesalahan. Perihal kenapa penahanan belum dilakukan, karena KPK mencukupkan bukti dari berbagai keterangan saksi dan dokumen pendukung. Ini supaya jangan nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat proses persidangan malah bebas,’’ sebut Johan.

Untuk kasus penerbitan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di dua kabupaten yang saat ini terus diselidik, menurut Johan Budi tidak akan ada penghentian penyelidikan. ‘’Untuk penahanan Asral, kita lakukan karena sudah cukup bukti dalam kasus Pelalawan. Sedangkan untuk Burhanuddin dan Syuhada Tasman masih intensif diperiksa. Jadi tunggu waktu saja, kalau bukti cukup, mereka juga akan ditahan,’’ ujarnya.

Bahkan, Johan Budi juga menyebutkan kalau untuk kasus yang melibatkan Bupati Siak Arwin AS masih ada kaitannnya dengan ketetapan Asral jadi tersangka. ‘’Jadi satu-satu dulu diselesaikan. Tidak bisa sekaligus, karena jumlah penyidik kita terbatas menangani ratusan perkara korupsi yang ada di Indonesia. Untuk penanganan kasus Riau sendiri masih berkelanjutan, semuanya hanya menunggu waktu,’’ tegasnya.

Bahkan, saat disinggung adanya keterlambatan penyelesaian proses hukum di Riau karena tim penyidik kasus illegal logging Riau tidak mendapatkan barang-bukti, Johan Budi dengan tegas mengatakan, bahwa terbukti atau tidak terbukti kasus ini akan terus dipelajari. ‘’Yang perlu diingat, bahwa untuk tersangka lainnya yang juga tersangkut dalam kasus ini masih dilakukan pemeriksaan intensif, semuanya butuh waktu,’’ ujarnya.

Asral Rachman ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai 16.45 WIB, Rabu (10/2). Tersangka yang mengenakan kemeja warna putih terlihat mukanya sedikit pucat ketika keluar dari gedung KPK. Tersangka tidak mau berkomentar terkait penahanan terhadap dirinya oleh KPK. ‘’Saya tidak mau komentari dulu ya,’’ ujarnya singkat saat itu ketika ditanya wartawan.

Asral keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.45 WIB dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil tahanan KPK Toyota Kijang warna hitam dengan nomor polisi B 8593 WU yang dikawal oleh tiga orang dari anggota kepolisian.

Dikatakan juru bicara KPK Johan Budi SP saat itu, KPK resmi menahan mantan Kadishut Riau tersebut. Tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

‘’Benar, kita telah menahan tersangka AR atas kasus IUPHHK-HT yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dan juga Siak. Pada saat itu tersangka menjabat sebagai Kadishut Riau. Dalam kasus ini tersangka diduga memperkaya diri atau orang lain, tersangka saat ini kita titipkan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,’’ kata Johan.

Burhanuddin Husin yang coba dihubungi untuk mendapatkan konfirmasi perihal rencana KPK yang juga akan menahan dirinya, belum berhasil.

Sementara, Kepala Bagian Humas Pemkab Kampar Drs Nasruni yang diminta komentarnya tentang rencana penahanan Burhanuddin yang saat ini Bupati Kampar, tidak mau berkomentar banyak. ‘’Saya tak mau berkomentar kalau masalah Bapak (Burhanuddin, red). Pokoknya no comment-lah,’’ ungkap Masruni.(afz/rdo/cil) ( Pekanbaru Pos )


Kejati Riau Periksa Empat Pejabat Indragiri Hulu

Februari 11, 2010

foto/net

Senin, 8 Februari 2010 | 21:07 WIB

Laporan: Raya Deswanto
Kejaksaan Tinggi Riau memeriksa empat pejabat Kabupaten Indragiri Hulu, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp 116 miliar. Keempatnya yakni mantan Kabag Humas Azharisman Rozie yang kini menjabat kepala Satpol PP, mantan Sekretaris Bappeda Multachdi, Kepala Inspektorat Daerah Harman Armaini dan Ardhani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Inhu. Keempatnya datang kompak memenuhi panggilan kejaksaan.

Pemeriksaan pejabat Inhu ini merupakan episode kelanjutan penanganan kasus korupsi dengan cara cash bon (pinjaman) yang terjadi sejak tahun 2005-2008.Kejati menetapkan sebanyak 30 saksi baru yang terkait kasus pembobolan uang rakyat tersebut terdiri dari pimpinan satuan kerja dan rekanan pemkab. Sebelumnya, Kejati telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan keempatnya berlangsung di ruang terpisah. Azharisman dan Multachdi diperiksa oleh jaksa penyidik Surma di lantai satu ruang pidana khusus dan Armaini dicecar jaksa Waruwu di lantai dua gedung tersebut. Sementara, jaksa Budi Untarto memeriksa Ardhani di gedung intelijin Kejati Riau.

Humas Kejati Riau, Budi Rahardjo menerangkan, keempat pejabat tersebut diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan, apabila didapat bukti keterlibatan dalam penggunaan uang secara secara melawan hukum, status mereka ditingkatkan. Kejati, kata Budi sudah menjadwalkan pemeriksaan puluhan pejabat dan rekanan lain dalam pekan ini. Ditanya tentang pemeriksaan lanjutan 14 tersangka, Budi tidak memastikan jadwalnya. (han)


Rumah Bupati Siak Digeledah KPK

Februari 11, 2010

Riau — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Bupati Siak Arwin As di Jalan Singgalang II, Pekanbaru. Pada Rabu lalu, KPK sudah menggeledah kantor bupati berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa pembabatan hutan ilegal di Riau.

Belasan penyidik KPK mengangkut sejumlah dokumen dari rumah Arwin. “Kami terkejut dengan penggeledahan mendadak ini. Tadi keluarga sempat shocked,” kata salah satu anak Arwin, Riki Haryansah, kemarin.

Keluarga Arwin sama sekali tidak menyangka KPK bakal menggeledah rumah mereka. Hampir dua jam KPK menelisik berbagai ruangan, termasuk ruang kerja Arwin. “Saya sebenarnya sudah menduga bakal seperti ini setelah kemarin mereka (KPK) melakukan hal yang sama (penggeledahan) di kantor Bapak,” kata Riki.

KPK membawa sejumlah surat penting dari rumah Arwin, di antaranya surat keputusan pengangkatan Arwin sebagai bupati dan dokumen lainnya. “Sampai sekarang kami sama sekali belum tahu tujuan penggeledahan ini, kita tunggu saja,” katanya. Kepada keluarga, Arwin tidak bercerita masalah yang sedang dihadapi.

Selain menggeledah kantor Bupati Siak, KPK mendatangi berbagai perusahaan kayu di Riau untuk penyelidikan. Pemeriksaan ini adalah bagian dari pengembangan kasus pemberian izin perambahan hutan, yang melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar. Dia dihukum 11 tahun karena korupsi dalam penerbitan izin hak pemanfaatan hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan.

Sebanyak 14 penyidik KPK telah menggeledah sejumlah perusahan kayu di Riau, termasuk PT Siak Raya Group, di Jalan Sutan Syarif Kasim, Pekanbaru. Tim melakukan penggeledahan di beberapa anak perusahan PT SRG, antara lain PT SRP, PT QI, dan PT NTR.

Sebelumnya, sumber Tempo di Dinas Kehutanan Riau menyebutkan, penggeledahan di Kabupaten Siak itu karena diduga tersangkut perizinan hak pengusahaan hutan di Kabupaten Siak, yang dikelola oleh PT SRG dan anak perusahaannya. Lokasi lahan yang dikelola PT SRG itu berada di Siak dan Bengkalis.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan meyakini penggeledahan ini berkaitan dengan kasus perizinan hutan. “Sebelumnya mereka menggeledah perusahaan kayu PT Siak Raya Group, KPK lalu mendatangi kantor dan rumah pribadi Bupati Siak,” katanya kemarin.

Zakirman, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Sosio Audit, mengatakan pengusutan ini terkait dengan kasus korupsi. “Bisa saja dana APBD atau hasil tambang minyak bumi Siak,” katanya kemarin.


KPK Tahan Mantan Kadishut Riau

Februari 11, 2010

AKARTA (RP)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Asral Rachman terkait kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di dua kabupaten di Riau, yakni Pelalawan dan Siak. Sebelum ditahan, Asral menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK hampir tujuh jam. Usai menjalani pemeriksaan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai 16.45 WIB oleh tim penyidik KPK, tersangka yang mengenakan kemeja warna putih terlihat mukanya sedikit pucat ketika keluar dari gedung KPK. Tersangka tidak mau berkomentar terkait penahanan terhadap dirinya oleh KPK. ‘’Saya tidak mau komentari dulu ya,’’ ujarnya singkat. ‘’Tolong titip keluarga ya,’’ ucap Asral pula kepada sejumlah kerabatnya sambil berpelukan. Asral keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.45 WIB dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil tahanan KPK Toyota Kijang warna hitam dengan nomor polisi B 8593 WU yang dikawal oleh tiga orang dari anggota kepolisian. Juru bicara KPK Johan Budi SP ketika dihubungi Riau Pos membenarkan bahwa KPK resmi menahan mantan Kadishut Riau tersebut. Tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ‘’Benar, kita telah menahan tersangka AR atas kasus IUPHHK-HT yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dan juga Siak. Pada saat itu tersangka menjabat sebagai Kadishut Riau. Dalam kasus ini tersangka diduga memperkaya diri atau orang lain, tersangka saat ini kita titipkan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,’’ kata Johan. Ketika disinggung mengenai tersangka lainnya dalam kasus yang sama, Johan mengatakan bahwa ketiga tersangka tersebut saat ini masih terus diproses KPK. Namun dia belum bisa memastikan kapan dilakukan pemeriksaan dari penyidik bahkan penahanan. ‘’Saya belum mengetahui kapan dilakukan lagi pemeriksaan apalagi rencana penahanan. Tetapi yang jelas kasusnya masih terus kita kembangkan. Ketiga tersangka tersebut kan tidak mesti langsung dilakukan penahanan,’’ jelasnya. Sebagai informasi, dalam kasus yang sama mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar beberapa waktu lalu telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA) 11 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan atas kasasi yang diajukan ke MA. Selain itu, Azmun juga harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp12,3 miliar atau empat tahun penjara. Dalam kasus ini diduga kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Izin Pengolahan Hutan PT BDB Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Siak berinisial Ai yang tidak mau disebut dengan jelas namanya kepada Riau Pos, Rabu (10/2) mengaku, dirinya mengenal H Asral Rahman SH sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tahun 2002 lalu. Status tersangka terhadap Asral Rahman terkait penerbitan izin pengelolaan hutan di wilayah Siak tepatnya di perbatasan Siak-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. ‘’Seingat saya dia bukan terkait perizinan yang ada di Siak semasa menjabat sebagai Kadishut Siak, tapi setelah menjabat sebagai Kadishut Riau, yang meminta kepada Bupati Siak agar mengeluarkan rekomendasi terhadap izin hutan yang akan dikelola PT BDB,’’ ujar Ai yang mengaku juga sempat dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi terkait kasus Asral Rahman dan Bupati Siak. Ia yang waktu itu menjabat sebagai petugas lapangan Dishut Siak menyebutkan, terakhir dirinya dimintai keterangan oleh KPK tiga pekan lalu di SPN Pekanbaru dan itu terkait kasus yang dihadapi Asral Rahman. Namun pihaknya tidak mengetahui secara detil persoalan lain yang membuat Asral ditetapkan tersangka dan saat ini ditahan oleh KPK di Jakarta. ‘’Saya sempat terkejut, karena beberapa waktu lalu saya sempat dimintai keterangan sebagai saksi dan tiba-tiba kok dia ditahan KPK,’’ ujarnya. Atasan yang Ramah dan Baik Penahanan Asral Rahman oleh KPK membuat duka yang mendalam bagi rekan-rekannya, khususnya semasa menjabat sebagai Pjs Kepala Dishut Kabupaten Siak 2002-2003. Asral dikenal ramah dan baik kepada semua orang, bahkan terhadap bawahannya juga dianggap sebagai teman. ‘’Dia orang yang baik dan tidak ada batasan antara atasan dan bawahan. Saya sangat terkejut mendengar beliau ditahan,’’ ujar Saldino, salah seorang staf Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang waktu itu menjabat sebagai anggota Polhut Dishut Siak. Terkait persoalan yang dihadapi mantan pimpinannya itu, Saldino mengaku tidak tahu dan hanya mendengar kabar melalui media massa. Yang diingatnya hanya kebaikan dan keramahan seorang Asral. Ia mengharapkan, terhadap persoalan itu hendaknya penegak hukum dapat memberikan keringanan hukuman jika nanti diputuskan. Bahkan ia meminta agar semua keluarganya tabah dalam menghadapi cobaan ini. ‘’Kita sangat prihatin dan kita minta keluarganya sabar, karena kita juga merasa sedih atas ditahannya beliau,’’ ujarnya. Sedangkan Ai juga merasakan hal yang sama semasa Asral menjabat sebagai kepala Dinas Kehutanan Siak. Bahkan ia memuji kepemimpinan Asral sebagai pejabat Dishut Siak yang telah berhasil menyelamatkan hutan Siak dari tangan orang-orang jahil, khususnya para cukong illegal logging. ‘’Kita turut prihatin dan mendoakan beliau tidak ditahan, karena beliau adalah orang yang baik,’’ ujarnya.(yud/ksm)


Kejaksaan Bidik DPRD Kampar

Februari 5, 2010

BANGKINANG, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang mulai menangani kasus dugaan korupsi Surat Perintah Penjalanan Dinas (SPPD) fiktif anggota DPRD Kampar periode 2004 – 2009. Pemeriksaan masih sebatas pada bagian staf dewan.

Informasi yang diperoleh Tribun, aparat kejaksaan Bangkinang telah memanggil sejumlah staf untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Meskipun belum dirinci, namun level pengambil kebijakan belum tersentuh.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang, Suluh Dumadi SH yang dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Senin (25/1) membenarkan hal tersebut. “Masih sebatas penyelidikan. Bukan kita (Kejaksaan) saja yang bekerja. Pihak Polda juga,” ucapnya singkat. (ans)


KPK Periksa Bupati Kampar

Januari 31, 2010

Jakarta,(ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kampar, Riau, Burhanuddin Husin terkait kasus dugaan korupsi pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Siak, Riau.

“Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Johan menjelaskan, pemeriksaan terhadap Burhanuddin akan digunakan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Siak, Arwin AS, yang sudah menjadi tersangka dalam kasus itu.

Dalam kasus itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kehutanan Riau Asral Rahman sebagai saksi. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal.

KPK juga telah menetapkan Bupati Siak, Arwin AS sebagai tersangka kasus pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak, Riau.

“AAS sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Johan mengatakan, Arwin diduga menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Siak pada tahun 2001 sampai 2003.

“Pemberian izin itu diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Johan menambahkan.

Menurut Johan, pemberian izin itu mengakibatkan terganggunya perekonomian yang mengakibatkan kerugian negara. Namun, Johan belum bersedia merinci jumlah kerugian negara yang dimaksud.

Selain itu, Arwin juga diduga menerima sejumlah pemberian akibat penerbitan izin usaha itu.

Akibat perbuatan itu, KPK menjerat Arwin dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Siak. Selain menggeledah kantor Bupati Siak, KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor perusahaan kayu.

Kasus itu adalah pengembangan kasus serupa yang menjerat Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Azmun telah dinyatakan bersalah dalam kasus itu.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan mengatakan, sedikitnya lima izin perusahaan yang dikeluarkan Arwin pada periode tersebut diduga bermasalah.

Perusahaan yang menerima izin itu antara lain PT National Timber seluas 8.200 hektare, PT Balai Kayang Mandiri (21.450 hektare), PT Bina Daya Bintara (8.000 hektare).

Kemudian, PT Rimba Mandau Lestari (6.400 hektare), PT Rimba Rokan Perkasa (21.500 hektare), dan PT Seraya Sumber Lestari (16.875 hektare).

“Apabila dirunut pemberian izin rencana kerja (RKT) untuk perusahaan yang bermasalah, maka kemungkinan besar kepala dinas kehutanan bisa terseret dalam kasus ini. Dalam penerbitan RKT yang merekomendasikan adalah Kepala Dinas Kehutanan Riau,” katanya


KPK Periksa Gubernur Riau

Januari 31, 2010

akarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu mulai pukul 10.00 WIB memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal, terkait dugaan korupsi pemanfaatan hasil hutan di Siak.

“Yang bersangkutan dimintai keterangan saksi,” kata jurubicara KPK Johan Budi.

Hingga pukul 15.00 WIB, Rusli masih diperiksa.

Belum ada keterangan resmi tentang materi pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Rusli tidak memenuhi panggilan KPK sehingga jadwal pemeriksaan harus ditunda.

KPK juga telah menetapkan Bupati Siak, Arwin AS sebagai tersangka kasus pemanfaatan hutan di Kabupaten Siak, Riau.

“AAS sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Johan mengatakan Arwin diduga menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Siak pada tahun 2001 sampai 2003.

“Pemberian izin itu diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Johan menambahkan.

Menurut Johan, pemberian izin itu mengakibatkan terganggunya perekonomian yang mengakibatkan kerugian negara. Namun, Johan belum bersedia merinci jumlah kerugian negara yang dimaksud.

Selain itu, Arwin juga diduga menerima sejumlah pemberian akibat penerbitan izin usaha itu. Akibat perbuatan itu, KPK menjerat Arwin dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengembangkan kasus itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Riau, Asral Rahman dan Direktur Utama PT SSL, Samuel Sungjadi.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Siak. Selain menggeledah kantor Bupati Siak, KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor perusahaan kayu.

Kasus itu adalah pengembangan kasus serupa yang menjerat Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar. Azmun telah dinyatakan bersalah dalam kasus itu.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan mengatakan sedikitnya lima izin perusahaan yang dikeluarkan Arwin pada periode tersebut yang diduga bermasalah.

Perusahaan yang menerima izin itu antara lain PT National Timber seluas 8.200 hektare, PT Balai Kayang Mandiri (21.450 hektare), PT Bina Daya Bintara (8.000 hektare), PT Rimba Mandau Lestari (6.400 hektare), PT Rimba Rokan Perkasa (21.500 hektare), dan PT Seraya Sumber Lestari (16.875 hektare).

“Apabila dirunut pemberian izin rencana kerja (RKT) untuk perusahaan yang bermasalah, maka kemungkinan besar kepala dinas kehutanan bisa terseret dalam kasus ini. Dalam penerbitan RKT yang merekomendasikan adalah Kepala Dinas Kehutanan Riau,” katanya.

Sebelumnya Johan Budi juga mengatakan untuk mengembangkan kasus itu, KPK juga memeriksa mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Asral Rahman.


Gubernur Riau Mangkir dari Panggilan Komisi Antikorupsi

Januari 31, 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Gubernur Riau Rusli Zainal mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Siak, Arwin AS. “Memang dijadwalkan hari ini pemeriksaannya sebagai saksi, namun hingga pukul 17.00 tidak datang,” ujar Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, di KPK, Senin siang (7/9). Sebelumnya, KPK telah menetapkan Arwin AS sebagai tersangka pada 1 September 2009. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanaman (IUPHHK/HT). Menurut Johan, izin yang dikeluarkan Arwin pada tahun 2003 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arwin disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan atau Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, sejak tahun 2007 telah diketahui bahwa Polda Riau telah melaporkan lima bupati, di antaranya yakni Bupati Rokan Hilir Anas Makmun, Bupati Kampar Burhanuddin Husin, Bupati Indragiri Hilir Indra Adnan, Bupati Siak Arwin AS, dan Bupati Pelalawan Asmun Jafar yang kini sudah ditahan, dan Gubernur Riau Rusli Zaenal terkait dugaan kasus gratifikasi.


Anak Mantan Bupati Pelalawan Gugat KPK

Februari 11, 2010

Rabu, 25 November 2009 | 12:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Anak perempuan mantan Bupati Pelalawan, Riau, T Fera Wahyuni, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank BNI Pekanbaru dengan nilai gugatan Rp 1,35 miliar.

Nilai gugatan itu terdiri dari gugatan materil Rp 350 juta dan immateril Rp 1 miliar. Gugatan dilayangkan karena Komisi dan Bank BNI dianggap menahan uang milik Fera di Bank BNI senilai Rp 1,1 miliar tanpa dasar hukum.

“Kami meminta uang Rp 1,1 miliar itu dikembalikan,” kata kuasa hukum Fera, SF Marbun, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24/11).

Menurut Marbun, uang Rp 1,1 miliar itu tak ada sangkut pautnya dengan kasus ayah kliennya, yang juga bekas Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar. Pada Agustus lalu, Mahkamah Agung menghukum Azmun Jafar 11 tahun penjara. Mahkamah, kata Marbun, tak menyatakan uang tersebut sebagai harta sitaan.

Namun sepekan setelah gugatan dilayangkan ke pengadilan pada 22 Oktober lalu, Komisi menyita uang tersebut. “Dari sebelumnya hanya diblokir, kini jadi sitaan,” ujar Marbun.

Dalam surat tertanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani jaksa Mochammad Rum, Komisi menyatakan uang Rp 1,1 miliar itu termasuk harta Azmun yang disita.

“Kalau mau menyita, kenapa tidak menyita tanah Azmun? Tanahnya kan luas,” ujar Marbun. “Kenapa harus menyita juga harta anaknya?”

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menunda sidang perdana gugatan tersebut. Bank BNI sebagai tergugat dua tak hadir di persidangan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan setelah para tergugat duduk lengkap di persidangan.

Ditemui seusai persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap menghadapi gugatan Fera. “Kami akan menghadapi gugatan itu sesuai prosedur yang berlaku,” ujar staf fungsional Biro Hukum Komisi, Indra Bati.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.